Cnn Indonesia Demo Hari Ini

Bagaimana respons DPR?

Anggota Baleg DPR Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman menilai hasil rapat Panja RUU Pilkada DPR membawa angin segar bagi demokrasi.

"Keputusan hari ini bagaikan angin segar demokrasi yang berhembus dari Gedung DPR. Proses penyusunan hingga pengesahan berlangsung dengan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, mendengar semua pihak yang berkepentingan," kata Habib dalam rapat pengambilan keputusan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).

Habib menuding ada pihak yang telah membegal kewenangan DPR dalam membentuk Undang-undang (UU). Padahal pihak itu tidak berhak menyusun Undang-Undang. Ia mengklaim DPR menyelamatkan hak rakyat lewat revisi UU Pilkada.

Habib mengatakan revisi UU Pilkada ini mengakomodir hak partai politik yang tak memiliki kursi DPRD.

Namun, pandangan berbeda datang dari anggota Baleg DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu.

Ia menyentil pemerintah dan para anggota DPR dalam Rapat Baleg yang membahas RUU Pilkada. Masinton menyebut mereka menjadi pelaku sekaligus saksi atas keburukan demokrasi Indonesia hari ini.

Menurutnya, DPR dan pemerintah telah bersiasat terhadap putusan MK dengan melakukan revisi UU Pilkada secara terburu-buru.

"Kita membuat perubahan UU yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa," kata Masinton.

"Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan. Namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri Pak Menteri," ujarnya.

Masinton mengatakan bahwa Putusan MK yang menurunkan syarat pencalonan di pilkada merupakan upaya menyelamatkan demokrasi.

"Biarlah forum ini menjadi saksi dari keburukan demokrasi hari ini.

Selain itu, revisi UU Pilkada itu juga merestorasi kerusakan akibat kegaduhan politik yang terjadi beberapa hari ini.

© 2024 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2024 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed with permission.

Ditlantas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi demo driver ojek online (ojol) di sekitar Monas, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).

Lewat unggahan di akun Instagram @tmcpoldametro, kepolisian turut mengimbau kepada para pengendara untuk menghindari ruas jalan sekitar Monas.

"Hindari kepadatan lalu lintas, Kamis 29 Agustus 2024. Diimbau kepada masyarakat untuk menghindari jalan seputaran Monas dikarenakan ada kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dari pukul 12.00 Sampai selesai," demikian keterangan dalam unggahan itu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut rekayasa lalu lintas yang dilakukan:

1. Arus lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk yang akan lurus ke Jalan Majapahit dibelokkan kiri ke Jalan Juanda dan arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan belok kiri ke Jalan Majapahit diluruskan ke Jalan Suryo Pranoto maupun dibelokkan ke kanan ke Jalan Gajah Mada.

2. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jalan veteran III diluruskan ke TL Harmoni3. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jalan Veteran II diluruskan ke TL Harmoni4. Arus lalu lintas dari Jalan Merdeka Timur yang akan menuju Jalan Merdeka Utara dibelokkan ke kanan ke Jalan Perwira5. Arus lalu lintas dari Jalan Ridwan Rais yang akan menuju Jalan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Merdeka Timur6. Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kiri ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fachrudin dan arus lalin dari Jalan Fachrudin yang akan belok kanan ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muis7. Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan ke Jalan Museum ditutup

Diketahui, setidaknya ada 1.784 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi para driver ojol di sejumlah titik pada hari ini.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, polisi telah menutup ruas Jalan Medan Merdeka Barat arah Istana Negara jelang unjuk rasa. Penutupan arus lalu lintas mulai dilakukan dari simpang Patung Kuda dengan menggunakan pembatas beton dengan kawat berduri.

Penutupan arus lalu lintas hanya dilakukan satu arah. Sementara untuk akses Jalan Medan Merdeka Barat menuju Jalan MH Thamrin masih dibuka untuk kendaraan.

Demonstrasi di Jakarta hari ini diperkirakan melibatkan sekitar 500 hingga 1.000 driver ojek online (ojol).

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan ada dua tuntutan utama yang dibawa dalam aksi demo ini.

Pertama, persoalan mengenai tarif di mana potongan yang dibebankan kepada mitra driver mencapai 20 persen hingga 30 persen. Kedua, pemerintah diminta untuk melegalkan pekerjaan driver ojek online dalam undang-undang.

2024-12-15T02:00:00.000Z

This is the unbelievable story of Robert Durst, the millionaire heir to a vast real estate fortune who has been linked to the deaths of his wife, his best friend, and his neighbor. For decades, Durst has been living under a cloud of suspicion. His first wife went missing in 1982, but the case went cold when there were no leads -- and no body. Then, 18 years later, just as the investigation into her disappearance was re-opened, Durst's best friend and confidante, Susan Berman, was shot dead inside her home. At the same time, Durst was hiding in Galveston, Texas disguised as a deaf-mute woman. But when his neighbor's dismembered body turns up in Galveston Bay, Durst's story begins to unravel.

Rabu, 4 Desember 2024

Rabu, 6 November 2024

Jumat, 25 Oktober 2024

Senin, 23 September 2024

Sabtu, 21 September 2024

Senin, 2 September 2024

Sabtu, 24 Agustus 2024

Jumat, 23 Agustus 2024

Kamis, 22 Agustus 2024

Sejumlah elemen masyarakat sipil yang terdiri dari buruh hingga mahasiswa akan menggelar demonstrasi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis (22/8).

Aksi ini merupakan bagian dari gerakan 'peringatan darurat Indonesia' yang viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan MK terkait perubahan syarat pencalonan kepala daerah.

Berikut serba-serbi demo peringatan darurat Indonesia di DPR hari ini:

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Demonstrasi besar ini dipicu manuver DPR menganulir putusan MK soal syarat pencalonan kepala daerah dan syarat usia calon kepala daerah.

DPR alih-alih mengikuti putusan MK justru menggelar pembahasan Revisi UU Pilkada. Pembahasan RUU Pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari tujuh jam.

Dua poin dalam revisi itu terang-terangan tidak merujuk pada putusan MK. Pertama terkait perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD.

Partai yang punya kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara pemilu sebelumnya. Padahal putusan MK telah menggugurkan syarat tersebut.

Lalu soal batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur di Pasal 7. Baleg memilih mengadopsi putusan Mahkamah Agung (MA) dibandingkan MK. Dengan demikian, batas usia calon gubernur ditentukan saat pelantikan calon terpilih.

DPR akan mengesahkan RUU Pilkada dalam Rapat Paripurna hari ini. Baleg akan membawa hasil keputusan dalam rapat kemarin yang disepakati seluruh fraksi, kecuali PDIP.

Tak hanya di Jakarta, demo menolak pengesahan Revisi UU Pilkada juga dilakukan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia.

Di Yogyakarta misalnya, mahasiswa dan masyarakat sipil akan menggelar aksi dalam payung 'Gejayan Memanggil'.

Aksi bertajuk 'Jogja Memanggil' rencananya digelar hari ini sejak pukul 08.00 WIB. Aksi didahului long mars dari Lapangan Parkir Abu Bakar Ali hingga Titik Nol Kilometer sebagai titik kumpul aksi.

Masyarakat sipil di Sumatera Barat (Sumbar) akan menggelar aksi di depan Gedung DPRD Sumbar pada pukul 10.00 WIB. Kemudian di Jawa Barat (Jabar), aksi juga akan digelar di depan Gedung DPRD Jabar.

Unjuk rasa serupa juga digelar di Makassar, Bengkulu, Jawa Tengah dan daerah lain.

Massa aksi menuntut DPR tak melawan putusan MK terkait syarat pencalonan kepala daerah dan syarat usia calon kepala daerah dengan mengesahkan RUU Pilkada.

Sementara itu, massa Partai Buruh juga menuntut lembaga penyelenggara pemilu segera mengeluarkan PKPU sebagai tindak lanjut atas putusan MK tersebut.

Bahkan, massa juga mengancam akan memboikot Pilkada Serentak 2024 jika DPR mengabaikan putusan MK.

Ribuan aparat dikerahkan

Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan 'demo darurat Indonesia' yang digelar sejumlah elemen masyarakat sipil tersebut

"Di DPR 2.013 personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan.

Selain di depan Gedung DPR, kata Susatyo, pihaknya juga menyiapkan personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa di sekitar Patung Kuda.

"Di Patung Kuda. 1.273 (personel)," ujarnya.